Hilangnya Kritik Kepada Kinerja Dua Penyidik KPK yang Konyol, Amatiran, Angkuh dan Memalukan

 Saya ingin berbagai rasa ketidaknyamanan saya sedikit, seputar polemik yang berkembang belakangan pasca “Insiden Hotel Borobudur” antara KPK vs Pemerintah Papua, yang sampai hari ini perkaranya masih bergulir di Kepolisian Metro Jaya – Jakarta Pusat.

Saya sebut saya merasa tidak nyaman karena paska insiden hotel Borobudur tanggal 2 Februari 2019 kemarin, diantara kita sesama manusia yang ada di Papua terbelah menjadi dua kelompok. Timbul perdebatan dalam berbagai diskusi di berbagai ruang.

Sebagian kita pasti menjustifikasi insiden hotel Borobudur adalah peristiwa ketika dua orang petugas penyidik KPK ingin melakukan tugas pengintaian atau mungkin juga OTT(Operasi Tangkap Tangan) namun diserang oleh rombongan Gubernur.

Sebagian dari kelompok kami masyarakat Indonesia juga menjustifikasi bahwa, dalam pertemuan Hotel Borobudur itu  sedang atau akan terjadi  praktek suap/sogok atau istilah lainya  dan oleh karena itu, Penyidik KPK sedang melakukan tugas pengintaian namun di serang (bahasa jubir KPK) oleh rombongan gubernur Papua.

Selanjutnya, masalah (yang menurut pemberitaan KPK terjadi)  insiden penyerangan saat ini sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Kita semua sedang menunggu proses pembuktian kebenaran dan siapa-siapa pelakunya.

Sementara itu seluruh rakyat Indonesia yang cerdas, suci dan  budiman ini, sama sekali tidak memberikan perhatian kepada peristiwa bersejarah dan  “LUAR BIASA,” berkaitan dengan kinerja buruk, amatiran dan konyol dua petugas penyidik KPK yang dibongkar rombongan gubernur Papua dihadapan jutaan pasang mata public nusantara melalui media massa.

Bagian ini dapat dimaklumni memang. Apalagi satu hari setelah insiden hotel  Borobudur, seluruh media massa nasional baik online, cetak, televisi dan radio,  konten berita di konstruksi dengan sangat baik oleh Jubir KPK untuk mengarahkan perhatian publik berlebih kepada insiden penyerangan.

Jubir KPK berhasil dengan scenarionya, mengarahkan perhatian dan kemarahan warga indonesia kepada pihak rombongan Gubernur Papua. Mereka (rombongan Gubernur-Papua) melalui konstruksi opini oleh jubir KPK akhirnya dianggap berlaku bar-bar, kejam dan melawan penyidik KPK yang sedang bertugas. 

Dari  aksi alih perhatian “sang Jubir KPK” memakai media massa kepada insiden penyerangan ini, Ia berhasil menutup rapat semua kritik dan saran perbaikan kepada dua oknum penyidik  yang telah bekerja terlalu amatiran, konyol dan menggangu hak privasi orang. Atau mungkin ini cara dia (KPK) untuk menunjukan “KEANGKUHAN” dan “KEBAL KRITIK”  kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa, tanpa ijin Malaikat maupun Iblis,  KPK dapat masuk ke dalam SURGA maupun NERAKA memotret siapa saja sesuka dia.

Siapapun yang melakukan protes akan dikenakan pasal “MELAWAN / MENGHALANGI PETUGAS YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS NEGARA” ruarrrr biasa… PROVICIAT UNTUK ‘SANG JUBIR TERBAIK KPK periode ini.’ Mereka (rombongan Gubernur  Papua) memang layak dikeroyok  oleh amarah penduduk nusantara karena kalah dalam bersaing mendapatkan tempat di media massa Negara ini.

Yah! mereka (pemda Papua), jelas dapat dipastikan tak mungkin  menang dalam pemberitaan media manapun di republik ini, karena alam bawa sadar masyarakat Indonesia,  telah terlanjur tertanam pemikiran bahwa; “KPK TIDAK PERNAH BERSALAH” dan jika ada yang berani menyalahkan KPK maka dia adalah musuh rakyat Indonesia. Dan mereka (rombongan pemerintah Papua yang terlibat insiden Borobudur) secara tidak langsung saat ini sedang dihukum secara psikis  sebagai musuh bersama yang harus segera di proses hukum. Sayang...

Oleh : Benyamin Gurik
Aktifis Papua

Jebakan Badut Politik Prabowo

Dengan mengabaikan makna kata politik secara umum, saya secara khusus dapat mengartikan politik sebagai upaya penipuan secara halus.

Sebab, makna ini cukup tepat digunakan pada skenario politik koalisi oposisi melawan koalisi petahana dalam hal ini calon Presiden incumbent Joko Widodo (Jokowi) beserta partai koalisinya. Sebab skenario politik yang telah diatur dari koalisi oposisi ini patut diberi apresiasi serta perlu dijadikan sebagai pelajaran berpolitik bagi anak bangsa kedepan yang ingin terjun ke dunia politik. Sebab, ini merupakan suatu skenario politik yang luar biasa dan sulit ditebak oleh koalisi patahana. 

Inilah ideologi, politik, strategi dan taktik (IDEOPOLSTRATAK) yang sesungguhnya. Skenario tipuan halus ini serentak membuat koalisi patahana dijadikan bahan badut politik oleh sejumlah kalangan. Forum Ijtima' Ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat 27 Juli kemarin membuka tikungan hitam bagi koalisi patahana. Pasca Forum Ijtima Ulama diselenggarakan, hanya butuh waktu singkat di last minute lalu diputuskan Kyai Ma'aruf Amin (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia) sebagai Calon Wakil Presiden Jokowi dan mengabaikan nama Mahfud MD yang diusulkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. 

Padahal Mahfud MD sudah menyiapkan Curriculum vitae atau Riwayat Hidup dan mengukur baju untuk acara deklarasi dirinya sebagai Cawapres pendamping Jokowi diesok hari. Jika pikiran politik yang terselubung dari koalisi kubu patahana bahwa Kyai Ma'aruf Amin bisa menjadi tameng simbol ulama dalam mendulang suara umat Islam sekaligus meredupsikan Ijtima Ulama, ini adalah suatu keterbatasan berfikir dari koalisi patahan dalam membaca peta politik koalisi oposisi. Ijtima Ulama dan ditambah lagi dengan skenario ngambek kardus kosong Partai Demokrat hanyalah umpan politik bagi koalisi patahana mengeluarkan nama Calon Wakil Presiden yang dianggap sakti. 

Dengan munculnya nama Kyai Ma'aruf Amin menerangkan bahwa koalisi patahana termakan dengan umpan jelek dari koalisi opoisisi tersebut. Sebab, saat ini bisa dikatakan umat Islam terlanjur loyal kepada figur Prabowo Subianto, Partai Oposisi, dan para ulama yang berdiri dikoalisi oposisi akibat kekecewaan dari beberapa kebijakan maupun sikap politik pemerintah selama empat tahun berjalan. Hilangnya figur Mahfud MD menambah masalah bagi koalisi patahana, sebab figur Mahfud MD adalah figur tepat yang mampu membuat blunder koalisi kubu oposisi, bukan figur Ma'aruf Amin yang dinilai rakyat sudah terlalu tua dan tidak layak lagi mengurusi hal-hal politik duniawi.

Setelah munculnya Kyai Ma'aruf Amin, muncullah Sandiaga Uno (Wakil Gubernur DKI Jakarta), seorang figur muda, ganteng, cerdas, visioner, Enerjik dan ahli ekonomi yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Kehadiran Sandiaga Uno ini semakin memperparah keyakinan percaya diri dari koalisi patahana. Selain ganteng, cerdas, visioner, Enerjik dan ahli ekonomi yang diyakini bersama Prabowo Subuanto mampu membawa Indonesia sesuai harapan umat Islam dan rakyat Indonesia, figur Snadiaga Uno juga merupakan represetasi kaum muda Indonesia, seperti yang dipidatokan Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan pertama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah kecerdasan Prabowo bersama koalisinya dalam menentukan Sang Calon Wakil Presiden sesuai harapan rakyat.

Setelah munculnya Sandiaga Uno, muncullah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta para ulama dan koalisi partai oposisi, mengantarkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres RI 2019 - 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Disitulah berakhirnya skenario menjebak koalisi patahana Jokowi dengan umpan jelek. Yang pada akhirnya *raut wajah Ketua Umum PDIP terlihat sedang kurang begitu sehat* saat mendeklarasikan Jokowi - Kyai Ma'aruf Amin, sedangkan *Prabowo bersama koalisi oposisinya tertawa.* *Habib Riziek pun tertawa.* Keputusan koalisi Jokowi berpasangan dengan Kyai Ma'aruf Amin adalah tanda 1 per 3 kekalahan yang siap dihadapi.